Jakarta, bali.ekoin.co – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi demonstrasi serentak dengan tajuk “Indonesia Gelap” pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini berlangsung di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Di Jakarta, titik aksi berada di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, sedangkan di daerah lain berlangsung di depan kantor DPRD masing-masing. Informasi dari akun Instagram @bemsi.official menyebutkan bahwa beberapa wilayah masih dalam tahap konsolidasi.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga turut serta dalam aksi ini. Berdasarkan unggahan di akun Instagram @bemui_official, peserta aksi dari UI berkumpul di Lapangan FISIP UI pukul 09.00 WIB dengan mengenakan pakaian hitam serta jaket kuning UI.
Isi Tuntutan Demo “Indonesia Gelap”
Aksi yang berlangsung hari ini membawa beberapa tuntutan yang dirinci oleh BEM UI, di antaranya:
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai merugikan rakyat.
- Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang memberi izin perguruan tinggi mengelola tambang agar independensi akademik tetap terjaga.
- Memastikan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis.
- Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Menghentikan kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Dyah Mutiarin menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran sebesar 22 persen dapat berdampak pada pelayanan publik yang bersifat dasar.
“Terkena dampak efisiensi adalah kementerian-kementerian yang memiliki tugas-tugas untuk pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, PUPR, dan kementerian lain. Ini yang mestinya dipertimbangkan ulang, apakah penempatan efisiensi itu sudah tepat,” kata Arin dikutip dari umy.ac.id, Sabtu (15/2/2025).
Pemotongan anggaran untuk sektor kesehatan bisa mengganggu layanan kesehatan dasar, termasuk penanganan stunting dan penyakit lainnya. Ia menyarankan agar pemerintah mencari solusi lain, seperti memanfaatkan sumber daya alam dan sektor jasa, atau menjalankan program MBG secara bertahap dengan prioritas pada daerah 3T.
Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Sebanyak 1.623 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait diturunkan untuk mengawal aksi di Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa personel disebar di berbagai titik, mulai dari Bundaran Patung Kuda hingga depan Istana Negara.
“Total sebanyak 1.623 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Aksi BEM SI dan aliansi lainnya,” ujar Susatyo dalam keterangannya, pada Senin, 17 Februari 2025.
Selain menjaga keamanan, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk menghindari kemacetan. Masyarakat yang melintas di sekitar Monas diimbau mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan kendaraan.
Susatyo juga memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas dalam pengamanan aksi tidak dibekali senjata api. “Hormati dan hargai saudara kita yang menyampaikan pendapat di muka umum dengan humanis dan profesional,” ujarnya.
Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Istana Merdeka ditutup sebagian. Bus TransJakarta masih dapat melintas, sementara kendaraan lain dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Di Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, kepadatan kendaraan terlihat meningkat.
Hingga pukul 13.23 WIB, sejumlah peserta aksi sudah tiba di lokasi, namun orasi belum dimulai. Hujan yang turun di sekitar lokasi membuat beberapa peserta berteduh sembari menunggu aksi dimulai.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto menyatakan bahwa aksi ini diikuti sekitar 5.000 peserta dan akan berlanjut di daerah lain pada 18 atau 19 Februari. Selain itu, aksi nasional skala lebih besar juga direncanakan pada 19 atau 20 Februari.
Tuntutan Tambahan
Selain tuntutan yang disampaikan oleh BEM UI, aksi ini juga membawa beberapa tuntutan lain, seperti:
- Evaluasi struktural dan teknis Kabinet Merah Putih.
- Mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset.
- Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan.
- Mewujudkan pendidikan gratis untuk semua.
- Menghapus dwifungsi militer di sektor sipil.
- Melakukan reformasi di tubuh Polri.
Ketua BEM UI Iqbal Chiesa menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga semakin menyulitkan rakyat.
“Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ucap Iqbal dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025..
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, membatalkan wacana pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi, serta mempercepat pencairan tunjangan dosen.
Aksi “Indonesia Gelap” yang berlangsung hari ini merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Demonstrasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka.
sumber: Detik dan Tempo
